MOROWALI, Satunurani.com – Senin, (30/08/2021). Dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat di Desa Lantulajaya Kecamatan Witaponda, Anggota DPRD Kabupaten Morowali, Ahmad Efendi dari Partai Dekmorat mengelar kegiatan Reses.
Acara Reses di laksanakan di ruangan Sekolah TK Arahman II Desa Lantulajaya, hadir pula dalam acara tersebut PLH Kades Lantulajaya Gusti, Ketua BPD Sujarno dan warga Desa Lantulajaya serta para calon Kades. Senin (30/8/2021).
Selaku Ketua BPD Sujarno mengatakan , Karena Desa Lantulajaya akan melaksanakan Pilkades untuk itu mengajak kepada masyarakat, mari kita sukseskan Pilkades dan jangan ada perpecahan di antara kita semua, agar Desa Lantulajaya tetap aman dan tentram, siapa saja yang menang itulah pemimpin kita.
Selanjutnya untuk masalah usulan kepada Anggota DPRD tentang perbaikan jembatan rusak dan jalan tani.
Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Morowali Ahmad Efendi dalam sambutanya mengatakan dalam Reses, selaku anggota DPRD Morowali mengajak dan menghimbau mari kita junjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkades untuk itu mari kita jaga dan saling menghargai. Serta tetap menjaga kesehatan karena dalam situasi Covid-19, untuk itu mari kita tetap mengunakan masker dan ikuti prokes. Dalam acara reses ini kami undang dari masyarakat , tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat. Menang atau kalah harus punya kepribadian yang baik dan jangan karena kalah akibatnya bisa memecah persaudaraan kita semua, kita harus sabar dan iklas, beda pilihan bukan berarti kita terpecah belah dan berharap politik yang baik, ujarnya.
Lanjutnya, pada hari ulang tahun Partai Demokrat nanti kita akan melaksanakan Bulan Bakti janda atau duda dan membantu balita untuk penanggulangi stanting.
Program Pemda program unggulan Tahajud “Sejahtera Bersama”
1.Penuntasan kemiskinan melaui peningkatan pertaniaan.
2.Bedah rumah
3.Pupuk gratis melaui program kelompok sapi.
4. program unggulan penanaman padi organik dan bantuan 200 juta perdes. ucapnya.
Selanjutnya mengenai permintaan jalan dan jembatan belum bisa menjawab karena itu wewenang Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan semua usulan masyarakat akan kita tampung dan selanjutnya kita bahas di DPR, ujarnya. (supri)
