PALU, Satunurani.com – Rabu, (16/10/2024). Dalam sebuah pertemuan di Jalan Padat Karya, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore pada Selasa (15/10/2024) malam, petahana calon Wali Kota Palu nomor urut 2, Hadianto Rasyid, menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan gaji bagi pekerja program padat karya. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap perputaran ekonomi masyarakat dan upaya menjaga kebersihan Kota.
Hadianto menekankan pentingnya kebersihan Kota, seraya mengingatkan bahwa Kota Palu harus selalu bersih tanpa kecuali. Namun, para pekerja juga membutuhkan waktu istirahat yang cukup.
“Bayangkan saja, kalau padat karya tidak bekerja di hari Minggu, kota kita langsung kotor. Padahal Palu ini sedikitpun tidak boleh kotor, harus bersih terus. Tetapi juga kalian harus ada waktu liburnya,” ujarnya.
Ibu Heni, seorang warga, merasa bersyukur atas penghargaan adipura yang diraih kota Palu. Namun, ia menyoroti pentingnya penyediaan karung untuk pemilahan sampah sebagai upaya menjaga kebersihan yang lebih baik.
“Keinginan kami agar pemilahan sampah bisa dilakukan dan karungnya juga disediakan,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Hadianto menyatakan bahwa jika masyarakat Kota Palu secara disiplin membayar retribusi sampah, pemkot bisa menyediakan kantong plastik untuk setiap rumah. Namun, saat ini, pembayaran retribusi sampah baru mencapai sekitar 20 persen dari seluruh penduduk, yang menjadi kendala utama dalam optimalisasi pengelolaan sampah.
“Padahal uang retribusi itu betul-betul digunakan untuk kebersihan kota. Selama ini kita masih mengandalkan dana dari pusat, sekitar 70 milyar rupiah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Harapannya, di periode kedua nanti, masyarakat kota Palu bisa lebih tertib sehingga kita bisa lebih mandiri dalam menjaga kebersihan kota,” jelas Hadianto.
Mengenai keterlambatan pembayaran gaji pekerja padat karya, Hadianto menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh lambatnya laporan dari pengawas di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, serta keterlambatan pengiriman dana dari pusat. Ia juga mengingatkan pentingnya pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar Palu tidak terlalu bergantung pada dana pusat.
Dalam kesempatan itu, Aditya dan Nurul Ain, mahasiswa fakultas hukum Universitas Tadulako, mengutarakan kendala yang dihadapi bank sampah, khususnya terkait infrastruktur dan alat operasional. Menanggapi hal ini, Hadianto langsung meminta mereka untuk mengajukan proposal kepada pemerintah kota Palu agar masalah tersebut dapat segera ditangani.
“Demi kemajuan bersama, kita harus bergerak cepat. Bank sampah memiliki peran penting dalam kebersihan kota dan kita akan berusaha memenuhi kebutuhannya,” tutup suami Diah Puspita ini. (BungPut)
