SURABAYA, Satunurani.com – Minggu, (18/08/2024). Sengketa perselisihan dualisme pengurusan PB PGRI versi Unifah Rosyidi dan versi KLB Dr. H. Teguh Sumarno, berimbas pada tersendatnya pelayanan terutama dalam penggunaan aset gedung PGRI Jawa Timur.
Fakta teranyar, sejumlah anggota PGRI yang hendak melakukan upacara dan tasyukuran HUT Kemerdekaan RI tidak dapat menggunakan gedung dengan maksimal. Bahkan beberapa anggota dari luar kota yang datang di malam hari harus tidur di Musholla, karena semua kamar telah disabotase oleh pengurus PGRI Jatim Joko Adi Waluyo yang berada di kubu PB PGRI versi Unifah Rosyidi.
Ketua ASN PPPK Nasional, M. Yudha merasa prihatin. Dirinya berharap, sengketa gugatan akan segera berakhir melalui keputusan banding di Mahkamah Agung. Keputusan inkracht nantinya akan menjadikan roda organisasi dapat berjalan dengan normal dan baik. Banyak harapan yang ditambatkan kepada organisasi PGRI. Di antaranya untuk memperjuangkan para honorer yang selama ini belum tercover dalam PPPK. Mulai guru SD, SMP, SMA. Bahkan para tenaga pendidik PAUD dan TK dapat tercover dalam data PPPK.
Menanggapi perlakuan pengurus PGRI Jawa Timur yang membatasi penggunaan fasilitas gedung PGRI Jatim di bilangan Kelurahan Jemursari, Wonokromo, Surabaya, Yudha berharap, pengurus dapat memperlakukan semua anggota secara adil. Karena gedung dimaksud memang harus dipergunakan untuk pelayanan.
“Kalau saat ini kedua kubu saling mengklaim atas kepengurusannya, maka jangan tunjukan kepada dunia pendidikan dengan sikap yang kurang baik dengan melakukan diskriminasi terhadap para anggota. Siapapun yang akan menggunakan gedung hendaknya difasilitasi. Kalau memang gedung PGRI Jawa Timur mau ditutup, maka semua pihak untuk tidak menggunakan gedung tersebut hingga terdapat putusan inkracht dari Mahkamah Agung,” pungkasnya. (Sullam)
