BANDUNG, Satunurani.com – Jum’at, (07/02/2025). Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, Pokja Tata Usaha Biro Umum Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Koordinasi Internal Pegawai.
Acara ini berlangsung pada tanggal 3-5 Februari 2025 di Aula Seruni Wisma Pendawa Ciumbuleuit Bandung dan dihadiri oleh seluruh Ketua pokja serta jajaran pimpinan Biro Umum Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Sebanyak 90 orang peserta yang mewakili dari 14 Kelompok Kerja (pokja) dilingkungan Biro Umum. Pokja tersebut meliputi bagian Tata Usaha Menteri, Tata Usaha Sekretaris Jenderal, Satuan Pengamanan, Protokol, Pemeliharaan, Kearsipan, Poliklinik Pratama, Urusan Dalam, Tata Usaha Biro Umum, Persuratan, Kelistrikan dan Bangunan, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Penatausahaan BMN, dan Pengelolaan BMN.
Kegiatan Koordinasi Internal Pegawai Biro Umum bertujuan untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin kerja, serta merespon dinamika organisasi yang sedang terjadi khususnya pasca pemberlakuan struktur organisasi dan tata kerja baru yang akan diberlakukan setelah ada hasil dari Menpan-RB sehingga perlu menyamakan persepsi dan menyusun langkah strategis guna mendukung terwujudnya kinerja yang optimal.
Kegiatan juga dilakukan secara daring melalui zoom meeting dan dibuka oleh Kepala Biro Umum, Bapak Salahuddin. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Biro Umum memiliki peran strategis dalam mendukung jalannya tata kelola administrasi di lingkungan Kementerian.
“Saya ingin mengatakan bahwa kita sedang mengalami science of crisis namun jika bisa mengantisipasi dan merespon perubahan dengan konsolidasi yang terstruktur maka akan bisa melewati masa krisis ini dengan catatan masing-masing pokja mampu memahami tugas dan fungsinya dengan baik,” ungkap Kepala Biro Umum.
Kepala Biro Umum menegaskan bahwa dengan membangun konsolidasi yang kuat dan melaksanakan kedisiplinan aturan maka kinerja yang dihasilkan akan lebih optimal.
“Harapan saya dengan adanya kegiatan ini dapat memetakan mitigasi resiko terhadap dampak dari adanya efisiensi anggaran dan potensi apa yang dapat kita tingkatkan untuk menghasilkan output yang maksimal,” ujar Salahuddin. (Citra)
