JEMBER, Satunurani.com – Jum’at, (25/04/2025). Wakil Bupati Jember Djoko Susanto angkat bicara terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KMP) yang kini tengah dikebut oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Dalam pernyataannya, Djoko mengingatkan keras agar proses penentuan pengurus KMP tidak dilakukan secara asal atau sarat kepentingan kelompok tertentu.
Peringatan itu muncul menyusul adanya indikasi intervensi dari sejumlah pihak, termasuk kemungkinan dari Pemerintah Desa yang ingin ‘menitipkan’ orang-orang tertentu dalam struktur KMP.
“Jangan asal comot. Ini soal mengelola dana besar, bukan main-main,” tegas Djoko dalam pernyataannya baru-baru ini.
Sebagaimana diketahui, pembentukan KMP merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025. Pemerintah Pusat berencana menggelontorkan dana hingga Rp. 400 triliun untuk 80 ribu KMP di seluruh Indonesia. Di Jember sendiri, akan dibentuk 248 koperasi yang tersebar di 226 Desa dan 26 kelurahan.
Djoko Tegas: Harus Lewat Musyawarah dan Libatkan Sosok Amanah
Djoko menegaskan, pembentukan pengurus koperasi harus melewati mekanisme musyawarah desa agar mewakili suara masyarakat.
“Kita ingin keterwakilan warga yang benar, bukan orang-orang titipan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa calon pengurus haruslah figur yang amanah dan profesional.
“Jangan sampai koperasi ini justru jadi bancakan seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Kita harus belajar dari kegagalan koperasi-koperasi sebelumnya,” tambah Djoko.
Wabup Minta Masyarakat Waspada dan Aktif Melapor
Jika masyarakat menemukan indikasi tekanan, intervensi, atau intimidasi dalam proses pembentukan koperasi, Djoko meminta agar tidak segan menyampaikan langsung ke pihaknya.
“InsyaAllah, saya dan Bupati Jember Gus Fawait serius mengawal program ini. Kalau ada masalah, sampaikan. Jangan diam,” ujarnya.
Kerja Sama dengan BUMDes Didorong
Selain itu, Djoko juga mendorong agar KMP bisa bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada, agar mampu memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan.
“Jangan jalan sendiri-sendiri. Harus kolaboratif agar dampaknya terasa nyata untuk masyarakat,” pungkasnya. (Saiful Rahman)
