JEMBER, Satunurani.com – Jum’at, (07/03/2025). Penataan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember kembali menjadi sorotan. Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, menegaskan bahwa kebijakan ini seharusnya dibahas bersama, bukan diputuskan sepihak. Pernyataan ini bukan sekadar usulan teknis, melainkan isyarat kuat bahwa koordinasi di internal pemerintahan Jember tidak berjalan harmonis.
Djoko, dalam pernyataannya yang dikutip dari Beritajatim.com, mengungkapkan keinginannya agar kebijakan ini dibicarakan bersama. Namun, pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar: apakah selama ini ia memang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting? Jika benar, maka ini menguatkan dugaan bahwa relasi antara bupati dan wakil bupati yang baru dilantik ini tidak berjalan seimbang.
Retak di Awal Pemerintahan?
Ketidakhadiran Djoko dalam acara resmi di Pendopo Jember sebelumnya telah memicu spekulasi tentang disharmoni kepemimpinan. Kini, dengan isu penataan pegawai, indikasi tersebut semakin menguat. Jika seorang wakil bupati merasa perlu menyampaikan pernyataan terbuka mengenai perlunya pembahasan bersama, ini menandakan adanya ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan Pemkab Jember.
Dalam praktik pemerintahan daerah, peran wakil bupati memang sering kali tidak sekuat bupati. Namun, ketika seorang wakil bupati secara terbuka menyuarakan ketidaksepahaman, ini menjadi sinyal bahwa pemerintahan tidak berjalan dengan koordinasi yang baik. Apakah Djoko benar-benar dikesampingkan dalam proses ini? Ataukah ia sendiri yang kurang aktif dalam memastikan perannya dalam birokrasi?
Kebijakan atau Tarik Ulur Kekuasaan?
Penataan pegawai adalah isu strategis yang berdampak langsung pada kinerja pemerintahan. Jika kebijakan ini diputuskan secara sepihak tanpa koordinasi dengan wakil bupati, maka wajar jika muncul pertanyaan: siapa sebenarnya yang memegang kendali dalam pemerintahan Jember?
Jika Fawait lebih memilih mengambil langkah sendiri tanpa banyak melibatkan Djoko, maka publik perlu tahu, apakah ini karena faktor ketidakefektifan koordinasi atau ada faktor lain yang membuat Djoko dianggap tidak perlu dilibatkan?
Rakyat Butuh Kepemimpinan Solid, Bukan Konflik Internal
Masyarakat Jember tentu tidak ingin menyaksikan drama politik di awal pemerintahan. Yang mereka butuhkan adalah sinergi antara bupati dan wakilnya untuk menjalankan program yang telah dijanjikan selama kampanye. Jika komunikasi antara pemimpin daerah saja sudah bermasalah, bagaimana mereka bisa mengelola pemerintahan yang lebih luas?
Pemerintahan Jember masih sangat baru, tetapi jika sejak awal sudah ada tanda-tanda disharmoni, maka ini bisa menjadi awal dari ketidakefektifan birokrasi. Djoko harus memastikan bahwa dirinya tetap relevan dalam kebijakan pemerintahan, sementara Fawait juga harus menyadari bahwa keberhasilan kepemimpinannya akan dinilai dari bagaimana ia membangun kerja sama, bukan hanya dari kebijakan yang ia buat sendiri.
Jika disharmoni ini terus berlanjut, Jember berisiko memiliki pemerintahan yang tidak solid sejak awal periode. Pada akhirnya, bukan hanya Djoko yang dirugikan, tetapi seluruh masyarakat Jember yang akan menanggung dampaknya. (Saiful Rahman)
