SURABAYA, Satunurani.com – Minggu, (18/08/2024). Semangat peringatan hari kemerdekaan RI ke-79 ditunjukan oleh pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur. Para pengurus hasil Konferensi Provinsi (Konprov) yang diketuai oleh Drs. H. Sumartono menggelar tasyakuran di gedung PGRI Jatim di bilangan Jemursari, Wonokromo, Surabaya, pada hari Sabtu, (17/08/2024).

Para pengurus dan anggota dari berbagai Kota datang menghadiri acara tasyakuran sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79. Acara diawali dengan sambutan secara bergiliran oleh Sekretaris Winadi, Ketua PGRI Jawa Timur Drs. H. Sumartono, serta do’a bersama yang dipimpin oleh Ketua ASN  PPPK Nasional, M.Yudha.

Acara syukuran juga ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh ketua PGRI Jawa Timur Drs. H. Sumartono.

Namun demikian kehadiran mereka pengurus dan tenaga Guru di gedung tempat pelayanan itu kecewa, karena mereka gagal menunaikan upacara pengibaran Bendera Merah Putih yang menjadi agenda kegiatan setiap tahun. Sekedar diketahui, hingga sampai saat ini sengketa gugatan atas keabsahan dualisme kepengurusan antara PB PGRI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang diketuai Dr. H. Teguh Sumarno dan PB PGRI versi Prof. Unifah Rosyidi masih dalam tahap banding di Mahkamah Agung.

Pengurus PB PGRI versi KLB  menilai bahwa kepengurusan baru PB PGRI pimpinan Unifah Rosyidi terbentuk tidak melalui kongres, sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART organisasi.

Konflik tersebut meluas hingga di level kepengurusan tingkat Provinsi, dan berujung tidak maksimalnya penggunaan fasilitas gedung PGRI Jawa Timur. Para pengurus dan anggota PGRI versi KLB tidak dapat menggunakan gedung dengan maksimal.

Pihak pengurus PGRI Jawa Timur Joko Adi Waluyo yang ikut kubu Unifah Rosyidi mengunci semua pintu dari pintu depan hingga pintu-pintu kamar gedung. Alhasil, para Guru yang hendak bermalam dan menggunakan kamar gedung terpaksa tidur di Musholla. Seperti yang dialami Anita asal Mojokerto bersama teman-temannya.

“Saya sebagai Guru yang tergabung dalam wadah organisasi Guru PGRI Jawa Timur yang taat membayar iuran setiap bulan tidak dapat menggunakan gedung. Perlakuan diskriminatif seperti ini sangat layak mendapatkan atensi dari para tokoh dan insan Pendidikan. Apalagi saya mewakili kaum perempuan,” ungkap Anita dengan nada protes.

Ketua PGRI Jawa Timur hasil KLB, Drs. H. Sumartono saat dikonfirmasi menjelaskan.

“Untuk menjaga kerukunan dan persatuan, sementara kami menggunakan gedung PGRI Jawa Timur sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Kalau sudah ada putusan inkracht, gedung akan difungsikan secara maksimal,” ujar Drs. H. Sumartono.

Untuk menghindari perselisihan antara sesama anggota, maka selesai acara pemanjatan do’a untuk para pejuang  yang telah gugur dalam laga pertempuran melawan penjajah, mereka melanjutkan acara ziarah ke makam Ki Ageng Bungkul Surabaya yang dilanjut dengan diskusi wawasan Kebangsaan.

Ketua PPPK Yudha yang hadir dalam acara tersebut berharap, kepengurusan PGRI Pusat dan Jawa Timur hasil KLB dapat memperjuangkan aspirasi anggotanya dan menjadikan organisasi profesi Guru sebagai wadah yang profesional. Dia berharap, perselisihan dualisme kepengurusan segera berakhir melalui keputusan upaya hukum banding di Mahkamah Agung (MA) seadil-adilnya, agar tidak terjadi sabotase terhadap semua fasilitas pelayanan yang sudah tersedia. Apalagi kepengurusan PB PGRI versi KLB sudah sesuai dengan AD/ART organisasi.

Sementara, Ketua PGRI Jawa Timur Joko Adi Waluyo yang berada di bawah struktur PB PGRI versi Unifah Rosyidi belum berhasil dikonfirmasi. (Sullam)